TEBING TINGGI – Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Pengawasan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar di Kantor Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Kamis (3/9/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, H. Erwin Suheri. Pertemuan difokuskan untuk mengevaluasi sekaligus memaksimalkan fungsi pengawasan dan pendampingan Inspektorat terhadap seluruh realisasi program kerja SKPD di lingkungan pemerintah kota.
Dalam arahannya, Sekda Erwin Suheri meminta seluruh pimpinan SKPD untuk tidak lengah dan meningkatkan ketelitian kerja. Ia menyoroti tiga agenda krusial yang wajib segera diselesaikan:
- Akselerasi Penginputan Data: Memasuki bulan September 2026, seluruh SKPD dihadapkan pada periode krusial untuk merampungkan proses penginputan berbagai program kegiatan beserta progres capaian riil di lapangan.
- Pemenuhan Indikator MCP KPK: Kecepatan dan keakuratan data tersebut merupakan syarat mutlak untuk memenuhi target Monitoring Center for Prevention (MCP) yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Indikator ini menjadi tolok ukur utama standar pencegahan korupsi nasional di daerah.
- Pendampingan Proaktif Inspektorat: Guna mencegah terjadinya bottleneck, tim Inspektorat ditugaskan untuk turun langsung mengawal, mengasistensi, dan memastikan tidak ada kendala administratif maupun teknis dalam penyiapan data dukung MCP tiap SKPD.
Pemkot Tebing Tinggi memandang bahwa sinergi dan pengawasan melekat antara Inspektorat dengan seluruh SKPD adalah kunci utama keberhasilan program ini. Melalui langkah terukur ini, Pemkot optimistis target pencegahan korupsi dari KPK RI dapat terpenuhi secara maksimal, sekaligus mengukuhkan fondasi pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
