TEBING TINGGI — Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Peduli Rakyat (DPD MPR) Kota Tebing Tinggi semakin mempertegas posisinya terkait dugaan kasus asusila dan penelantaran Anak dan istri yang menyeret oknum Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lubuk Baru 1 berinisial IA. DPD MPR mendesak agar yang bersangkutan segera dicopot dari jabatannya karena dinilai telah mencederai integritas dan mencoreng citra program strategis pemerintah.
Ketua DPD MPR Kota Tebing Tinggi, Ahmad Fahrezi, dengan tegas menyatakan tuntutan agar instansi berwenang tidak melindungi oknum yang bermasalah.
”Segera pecat orang seperti ini karena sudah merusak citra program Bapak Presiden!” seru Ahmad Fahrezi.
Ia menambahkan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi terus bungkam dan tidak segera memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah dilayangkan.
”Kami DPD MPR Kota Tebing Tinggi tidak akan tinggal diam. Bila dalam waktu dekat ini tak ada kejelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi, kami akan bawa masalah ini ke jalur hukum,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Moral Pejabat Publik
Kasus ini bermula dari laporan resmi yang dimasukkan oleh istri sah, Resty Ardila Yuningsih Br Nainggolan, kepada Kepala KPPG Medan pada 15 September 2026. Berdasarkan aduan tersebut, IA kedapatan berada di tempat hiburan malam di Medan bersama seorang perempuan lain pada 12 September 2026 subuh.
Namun, hingga tanggal 21 September 2026 pukul 22.00 WIB, pihak keluarga mengonfirmasi bahwa belum ada tanggapan atau kejelasan berarti atas pengaduan tersebut.
Bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, jabatan sebagai Kepala SPPG di bawah naungan Yayasan Sehat dan Pintar Anak Indonesia bukanlah posisi sembarangan. Mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan jutaan masyarakat, moralitas dan integritas seorang pengelola mutlak harus dijaga.
”Kami mendukung penuh program Presiden. Tetapi bila kejadian seperti ini dibiarkan, sama saja kalian mencoreng nama Bapak Presiden yang dengan hati tulus mendirikan program MBG ini, namun ada oknum yang malah menjelekkannya,” pungkas Ahmad Fahrezi.
DPD MPR Kota Tebing Tinggi mendesak BGN Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi untuk segera memproses pemeriksaan etik serta mencopot oknum terkait demi menjaga kepercayaan publik terhadap program-program kerakyatan.
